Simbol Hak Asasi Manusia Universal
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep fundamental yang menjadi pilar peradaban modern. Ia bukan sekadar norma hukum atau kesepakatan politik semata, melainkan fondasi esensial bagi terwujudnya kehidupan manusia yang bermartabat, adil, dan beradab. Di Indonesia, pemikiran para tokoh intelektual memiliki peran krusial dalam mengartikulasikan dan memperdalam pemahaman tentang HAM. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam diskursus ini adalah Romo Franz Magnis-Suseno, seorang filsuf Katolik yang telah banyak memberikan kontribusi pemikirannya mengenai etika, moralitas, dan HAM.
Bagi Franz Magnis-Suseno, HAM bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara atau diatur oleh hukum positif semata. Sebaliknya, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak ia dilahirkan, hanya karena ia adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan lembaga-lembaga kekuasaan. Konsep ini berakar kuat pada pandangan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan martabat yang tak terhingga. Oleh karena itu, setiap manusia berhak diperlakukan sesuai dengan martabatnya tersebut.
Dalam pandangan Franz Magnis-Suseno, HAM dapat dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut bersifat inheren, bukan pemberian. Hak-hak ini muncul dari kodrat manusia itu sendiri, dari keberadaannya sebagai makhluk yang berpikir, berkehendak bebas, dan memiliki kesadaran diri. Oleh karena itu, negara tidak memiliki otoritas untuk memberikan atau mencabut hak-hak ini. Tugas negara justru adalah melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut bagi seluruh warga negaranya.
Lebih lanjut, Magnis-Suseno menekankan bahwa HAM memiliki dimensi moral yang kuat. Pelanggaran terhadap HAM bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merendahkan martabat manusia. Hal ini karena HAM berkaitan erat dengan kebebasan, kesamaan, dan keadilan. Setiap manusia berhak untuk bebas dari penindasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan. Ia juga berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut beliau, tidak ada negara atau sistem politik yang dapat mengklaim keabsahan jika tidak menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Sebuah negara yang baik adalah negara yang mampu menciptakan kondisi di mana setiap warganya dapat hidup secara aman, bebas, dan bermartabat. Hal ini mencakup jaminan atas hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk berpendapat, berserikat, dan memilih pemimpin, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Franz Magnis-Suseno secara konsisten menegaskan pentingnya HAM sebagai basis bagi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, potensi manusia untuk berkembang secara optimal akan terhambat. Ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan akan mudah merajalela, merusak kohesi sosial dan menghancurkan potensi kemajuan bangsa.
"Hak asasi manusia, dalam pandangan saya, adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia bukan karena dia adalah warga negara, bukan karena dia adalah anggota agama tertentu, melainkan semata-mata karena dia adalah manusia."
Dalam konteks Indonesia, pemikiran Magnis-Suseno menjadi relevan ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan HAM. Mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, hingga isu-isu kontemporer terkait kebebasan berekspresi, hak minoritas, dan kesenjangan sosial. Ia mengajak kita untuk terus waspada dan kritis terhadap setiap bentuk pelanggaran HAM, sekecil apapun itu, karena setiap pelanggaran HAM merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
Lebih jauh, pemikiran beliau mengingatkan kita bahwa penegakan HAM bukanlah tugas semata-mata aparat penegak hukum atau pemerintah. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga lembaga pendidikan, memiliki peran dan tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya HAM. Pendidikan HAM harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang menghargai martabat sesama dan berani membela hak-hak dasar manusia.
Meskipun HAM telah diakui secara global dan tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Franz Magnis-Suseno seringkali menyoroti adanya jurang pemisah antara norma HAM yang ideal dengan realitas praktik di lapangan. Perbedaan budaya, kepentingan politik, serta interpretasi yang beragam terhadap HAM seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan HAM secara menyeluruh.
Namun demikian, beliau tetap optimis. Perjuangan untuk menegakkan HAM adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, dorongan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, serta peran aktif para pemikir seperti dirinya, menjadi modal penting untuk terus mendorong kemajuan dalam perlindungan HAM. Ia berpendapat bahwa kekuatan moral yang terkandung dalam HAM akan selalu menjadi daya dorong yang kuat bagi terwujudnya dunia yang lebih adil dan manusiawi.
Pada akhirnya, pemahaman tentang HAM menurut Franz Magnis-Suseno adalah panggilan untuk menghormati setiap individu sebagai pribadi yang memiliki martabat inheren. HAM adalah hak mutlak yang harus dilindungi, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, melainkan untuk menjamin setiap manusia dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia. Ini adalah perjuangan moral yang tidak mengenal akhir, yang menuntut komitmen dari setiap insan untuk mewujudkan dunia di mana martabat manusia selalu dijunjung tinggi.