Perbedaan Mendasar antara Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia

Dalam dunia hukum internasional, seringkali kita mendengar dua istilah yang terdengar serupa namun memiliki perbedaan mendasar: Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya bertujuan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan individu, namun ruang lingkup, waktu penerapan, dan subjek hukum yang mereka atur sangat berbeda. Memahami perbedaan ini krusial untuk mengapresiasi kompleksitas perlindungan hukum di tingkat global.

Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM)?

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak inheren yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, saling tergantung, dan tidak dapat dibagi. Hak-hak ini diakui dan dijamin oleh hukum internasional dan nasional.

Contoh HAM meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas pengadilan yang adil. HAM berlaku dalam segala situasi, baik dalam keadaan damai maupun konflik bersenjata. Kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM terletak pada negara.

Apa itu Hukum Humaniter?

Hukum Humaniter, yang juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, adalah seperangkat aturan yang bertujuan, atas dasar kemanusiaan, untuk membatasi dampak konflik bersenjata. Hukum ini mengatur bagaimana pihak-pihak yang berkonflik (negara dan kelompok bersenjata non-negara) harus berperilaku selama konflik. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi orang-orang yang tidak terlibat atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, serta membatasi cara dan metode peperangan.

Hukum Humaniter diatur oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta hukum kebiasaan internasional. Aturan-aturan ini mencakup perlindungan terhadap tawanan perang, warga sipil, orang sakit dan terluka, serta larangan penggunaan senjata tertentu yang dianggap menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter berlaku secara timbal balik antar pihak yang bertikai.

Perbedaan Kunci antara Hukum Humaniter dan HAM

Meskipun keduanya memiliki tujuan perlindungan, perbedaan mendasar antara Hukum Humaniter dan HAM dapat dirangkum sebagai berikut:

• Lingkup Penerapan Waktu: HAM berlaku sepanjang waktu, baik dalam keadaan damai maupun konflik. Sebaliknya, Hukum Humaniter secara spesifik berlaku hanya selama terjadinya konflik bersenjata, baik internasional maupun internal.
• Subjek Hukum: HAM mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak semua individu di wilayahnya. Hukum Humaniter mengatur perilaku pihak-pihak yang bertikai (negara yang terlibat dalam konflik dan kelompok bersenjata non-negara) serta melindungi korban konflik.
• Fokus: HAM berfokus pada hak-hak fundamental individu yang melekat sejak lahir. Hukum Humaniter lebih fokus pada pembatasan cara dan metode peperangan serta perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu selama konflik untuk meminimalkan penderitaan.
• Aktor: HAM terutama mengikat negara sebagai pemangku kewajiban utama. Hukum Humaniter mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk kombatan, negara, dan dalam beberapa aspek, kelompok bersenjata non-negara.
• Perlindungan: HAM melindungi semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum Humaniter melindungi kelompok-kelompok rentan seperti warga sipil, tawanan perang, orang sakit dan terluka, serta personel medis.

Hubungan dan Saling Melengkapi

Penting untuk dicatat bahwa Hukum Humaniter dan HAM tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Dalam banyak situasi, norma-norma HAM terus berlaku selama konflik bersenjata dan dapat menjadi dasar untuk menafsirkan atau melengkapi aturan-aturan Hukum Humaniter. Misalnya, hak untuk hidup yang dijamin oleh HAM juga relevan dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum atau kombatan selama konflik.

Sebaliknya, HAM juga memiliki klausul yang mengizinkan pembatasan hak tertentu dalam situasi tertentu (misalnya, keamanan publik), namun pembatasan tersebut harus proporsional dan tidak boleh melanggar substansi hak itu sendiri. Di sinilah peran Hukum Humaniter menjadi penting untuk memberikan perlindungan lebih lanjut dalam situasi ekstrem konflik bersenjata.

Memahami kedua kerangka hukum ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana komunitas internasional berusaha melindungi martabat dan kesejahteraan manusia di berbagai kondisi, dari kedamaian hingga medan perang.