Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memuat lima sila yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan utuh. Kelima sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Fondasi filosofis ini secara inheren mengandung dan menjamin hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara Indonesia. Keterkaitan antara Pancasila dan HAM bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling memperkuat dan melengkapi.
Sila pertama Pancasila menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bukan berarti memaksakan satu agama kepada seluruh rakyat, melainkan pengakuan atas keberadaan Tuhan dan kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Hak untuk beragama dan beribadah secara damai dan tanpa paksaan adalah inti dari hak asasi manusia yang dijamin oleh sila ini. Negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama setiap warga negara, serta memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Kehidupan beragama yang harmonis mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki spiritualitas.
Sila kedua ini secara eksplisit menekankan pentingnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan kodrat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip keadilan dan peradaban menuntut agar setiap individu diperlakukan setara, bebas dari penindasan, diskriminasi, dan kekerasan. Ini adalah landasan utama bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk tidak diperbudak. Konsep "adil dan beradab" menggarisbawahi bahwa perlakuan terhadap manusia haruslah berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
Sila Persatuan Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menjadi bagian dari sebuah bangsa yang utuh dan berdaulat. Meskipun berfokus pada persatuan, sila ini juga melindungi hak-hak kolektif dan hak untuk hidup berdampingan dalam keragaman. Hak untuk diakui sebagai warga negara, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, serta hak untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa adalah manifestasi HAM dalam konteks persatuan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semangat persatuan dalam keragaman juga merupakan bentuk pengakuan terhadap hak setiap kelompok masyarakat untuk menjaga identitasnya sambil tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sila Kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ini secara langsung berkaitan dengan hak partisipasi politik dan sipil. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka adalah esensi dari sila ini. Proses musyawarah untuk mufakat yang diusung dalam sila ini juga mencerminkan penghargaan terhadap hak setiap individu untuk didengar dan dipertimbangkan suaranya dalam mewujudkan kebijakan publik yang adil.
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan komitmen negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ini mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan adalah sebagian dari hak-hak yang dilindungi oleh sila ini. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan tidak ada yang tertinggal akibat ketidakadilan struktural.
Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Setiap sila Pancasila memberikan landasan filosofis dan normatif yang kuat bagi penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Memahami dan mengamalkan Pancasila berarti secara simultan mengamalkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menciptakan masyarakat yang beradab, adil, dan beradab sebagaimana cita-cita luhur bangsa Indonesia.