Ilustrasi: Simbol perlindungan dan keamanan.
Di tengah gejolak konflik bersenjata dan tantangan kemanusiaan, dua pilar hukum internasional menjadi garda terdepan dalam menjaga martabat dan kelangsungan hidup manusia: Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun sering kali dibahas bersama, keduanya memiliki cakupan dan tujuan yang unik namun saling melengkapi untuk memberikan perlindungan maksimal bagi individu.
Hukum humaniter, yang juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, bertujuan untuk membatasi dampak buruk dari perang. Prinsip dasarnya adalah melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, serta membatasi cara dan metode berperang. Ini mencakup perlindungan bagi warga sipil, tawanan perang, orang sakit, dan korban luka, serta larangan terhadap senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.
Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya merupakan landasan utama dari hukum humaniter internasional. Konvensi ini menetapkan standar minimum perlindungan bagi korban perang, baik dari pihak kombatan maupun sipil. Selain itu, hukum ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap objek-objek sipil, seperti rumah sakit, sekolah, dan situs keagamaan, yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan.
Inti dari hukum humaniter adalah prinsip proporsionalitas dan perbedaan. Prinsip perbedaan mengharuskan pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian insidental pada warga sipil atau objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada semua manusia sejak lahir, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan saling bergantung. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah tonggak sejarah dalam pengakuan dan promosi HAM di seluruh dunia.
Berbeda dengan hukum humaniter yang berlaku spesifik dalam situasi konflik bersenjata, HAM berlaku dalam segala keadaan, baik damai maupun perang. HAM menjamin hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas peradilan yang adil.
Ketika konflik bersenjata terjadi, HAM tidak serta-merta kehilangan relevansinya. Justru, banyak hak asasi manusia yang terancam atau dilanggar dalam situasi tersebut. Inilah sebabnya mengapa kedua sistem hukum ini sering kali harus berjalan beriringan. Dalam situasi konflik, hukum humaniter menjadi lex specialis (hukum yang lebih khusus) yang mengatur pembatasan hak dalam keadaan ekstrem, sementara HAM tetap menjadi kerangka kerja umum yang memastikan perlindungan dasar bagi semua orang.
Hubungan antara hukum humaniter dan HAM adalah hubungan yang kompleks namun esensial. Hukum humaniter dapat dilihat sebagai penerapan khusus dari prinsip-prinsip HAM dalam konteks konflik bersenjata. Misalnya, hak untuk hidup yang dijamin oleh HAM juga dilindungi oleh hukum humaniter, namun dengan pembatasan yang diizinkan sesuai dengan hukum perang untuk mencegah kematian yang tidak perlu.
Contoh lain adalah larangan penyiksaan. HAM melarang penyiksaan secara mutlak. Hukum humaniter juga melarang penyiksaan terhadap tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi lainnya. Dalam situasi konflik, HAM tetap berlaku untuk melindungi hak-hak warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran, sementara hukum humaniter memberikan aturan tambahan untuk membatasi kekejaman yang mungkin timbul dari tindakan militer.
Seringkali, pelanggaran terhadap hukum humaniter juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Kekejaman seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, atau penghilangan paksa yang terjadi dalam konflik bersenjata, selain merupakan kejahatan perang, juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Upaya penegakan hukum internasional, baik melalui pengadilan pidana internasional maupun mekanisme HAM, seringkali menangani kedua aspek ini secara bersamaan.
Memahami dan menghormati kedua kerangka hukum ini sangat krusial bagi negara, aktor non-negara, dan individu. Dalam setiap situasi yang melibatkan kekerasan atau konflik, prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM harus menjadi panduan utama untuk melindungi korban, membatasi penderitaan, dan pada akhirnya, menjaga martabat manusia yang paling fundamental.